Draf Raperda CSR Tidak Mencantumkan Persentase

Selasa, 9 Agustus 2016 | 16:09 WIB
Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Rembang yang sekaligus salah satu inisiator Raperda tentang CSR. (Foto: Pujianto)

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Rembang yang sekaligus salah satu inisiator Raperda tentang CSR. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan inisiatif tiga orang anggota DPRD Kabupaten Rembang tidak mencantumkan persentase dana CSR yang mesti dibayarkan dari laba bersih perusahaan.

Menurut salah seorang inisiator Raperda tersebut, Puji Santoso, tidak dicantumkannya persentase tertentu dari laba bersih perusahaan untuk dana tanggung jawab sosial perusahaan, agar peraturan daerah itu nantinya tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Memang saat public hearing beberapa waktu lalu, sempat ada yang mengusulkan penegasan persentase tertentu dari laba bersih guna CSR. Ini agar tidak terjadi pasal karet di Raperda. Tetapi jika tetap dicantumkan maka akan menabrak aturan di atasnya,” ujarnya.

Puji menyebutkan adanya beberapa Perda tentang CSR di sejumlah daerah di Indonesia, yang diminta dibatalkan oleh Presiden belum lama ini, karena isinya menyebut persentase tertentu dari laba bersih. Aturan di Perda ini dianggap bisa menghambat investasi di Indonesia.

“Tetapi seperti yang ada di Mojokerto, Tuban, dan Gresik, di dalam Perdanya tidak ada persentase tertentu yang dicantumkan. Sebagai gantinya, di Perda disebutkan asas kemampuan dan kepatutan perusahaan dalam memberikan dana CSR kepada publik daerah setempat,” paparnya.

Dalam hal mengoordinasikan dana CSR, maka jika menganut seperti yang ada di Mojokerto, Tuban, atau Gresik, kata Puji, perlu ada semacam forum perusahaan yang mengelolanya dengan berpayung hukum Perda, sehingga jelas dan dapat terpertanggungjawabkan.

“Di Rembang, sudah ada embrio forum CSR semacam itu, tetapi tidak maksimal karena gantungan aturan atau payung hukumnya belum ada. Ini yang akan kita dorong, begitu draft Raperda ini dibahas,” katanya.

Sementara itu, mengenai perkembangan draf Raperda tersebut pada saat ini, Puji mengungkapkan masih dalam proses penyusunan naskah akademik dari pihak Universitas Negeri Surakarta dan satu kali lagi public hearing.

“Jadi statusnya masih draf. Setelah naskah akademik siap dan public hearingnya cukup, akan dibawa ke rapat paripurna DPRD. Selanjutnya bisa dibuat panitia khusus atau pansus. Mungkin tidak bisa selesai tuntas hingga pengesahan pada tahun ini,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan