DPU Tolak Lelang Pengelolaan MCK Alun-alun

Selasa, 3 Mei 2016 | 18:35 WIB
Fasilitas MCK yang tidak difungsikan di sisi barat Alun-alun Rembang. (Foto: Pujianto)

Fasilitas MCK yang tidak difungsikan di sisi barat Alun-alun Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang menolak melelang pengelolaan fasilitas MCK di sebelah barat utara alun-alun kota setempat dan mengutip retribusi untuk pendapatan daerah.

DPU beralasan tidak memiliki kewenangan memungut retribusi untuk income daerah karena tidak memiliki kode rekening untuk anggaran retribusi penanganan MCK.

“Toilet itu bangunan pelengkap alun-alun, sebagaimana selter. Memang yang membangun DPU, tapi bukan DPU yang ngelola retribusinya. Seperti selter (tempat jualan pedagang alun-alun, red.), retribusinya yang narik Disperindagkop,” terang Kepala Seksi Pertamanan DPU Rembang Suhardi.

Jika pun DPU harus mengelola MCK itu, maka sistemnya tidak lelang, tetapi dengan menempatkan petugas, semacam tenaga harian lepas untuk mengelolanya.

“Tenaga itu kita angkat, jadi kita yang mesti bayar. Soal pemakaian MCK mesti gratis atau bayar, kami belum tahu. Karena pastinya, di MCK itu mesti ada sikat WC,” terangnya.

Menurutnya, apabila MCK alun-alun itu hendak dikelola dengan model retribusi, maka pengelola semestinya adalah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD).

“MCK itu disediakan bagi pengunjung area publik agar tidak memakai fasilitas (MCK) milik masjid. Kalau kemarin PKL minta agar mereka yang kelola, bisa ramai dan kami nggak setuju. Kalau mau DPU yang mengelola yang disosialkan. Kalau dikomersialkan ya biar DPPKAD yang kelola,” ucapnya.

Suhardi menyatakan, penjelasannya kepada media mengenai solusi atas berlarutnya polemik pengelolaan MCK alun-alun sudah sempat dibeberkan kepada Bupati Rembang.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada Bupati sebagai pertimbangan,” tegasnya.

Kepala Bagian Aset pada DPPKAD Rembang Harjono yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan bahwa Bupati memerintahkan agar mengenai pengelolaan MCK alun-alun.

“Dari Pak Bupati, memerintahkan (pengelolaan MCK alun-alun) dikembalikan pada tupoksinya. Ke DPU. Dari kami siap bantu, jika dipihakketigakan,” ujarnya.

Terkait sikap DPU yang menolak melelang pengelolaan MCK alun-alun dan memungut retribusi daerah, pihaknya bersama DPU perlu komunikasi lagi dengan Bupati Rembang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan