DPRD Rembang Pertanyakan Dasar Hukum Pemberian Pesangon Kepada Kades

Senin, 5 Agustus 2019 | 16:01 WIB

Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. (Foto: sekretarisnew.blogspot.com)

REMBANG, mataairradio.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memberi uang tali asih (pesangon) kepada kepala desa (kades) yang sudah purna tugas sebesar Rp 20 juta dipertanyakan oleh DPRD setempat.

Pasalnya pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga dikhawatirkan menjadi masalah dan temuan dikemudian hari.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat Puji Santoso menyebutkan mayoritas fraksi di DPRD saat lanjutan rapat paripurna pada Jumat (2/8/2019) lalu, mempertanyakan dasar hukum yang jelas terkait pemberian tali asih.

Sebelumnya DPRD Rembang sempat mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Gresik, dalam kunjungan tersebut sempat terjadi pembicaraan terkait dasar hukum tali asih. DPRD Gresik sempat menyetujui pemberian tali asih ke Kades yang sudah purna tugas sebesar Rp 5 juta namun belakangan hari terjadi masalah. Dan hal yang sama tidak diinginkan di Rembang.

“Bukan masalah nominal Mas, namun bagi kami jika ada dasar hukum yang jelas ya okelah, ini kan uang rakyat ya kita harus amanah lah,” ungkapnya.

Puji menambahan pihak Pemkab sempat memberikan jawaban bahwa dasar hukum yang di pakai adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan pemerintah Desa, UU Desa No 6 Tahun 2014. Namun ada penafsiran yang janggal terkait pasal 26 ayat poin C tentang penghasilan tetap kepala desa, karena disebutkan bahwa Kades berhak mendapatkan penghasilan tetap namun bukanlah pesangon atau tali asih.

Sedangkan di Permendagri nomor 20 tahun 2018 disebutkan memang ada tunjangan bagi Kades, perangkat desa, dan BPD namun bukan pesangon atau tali asih.

“Penjelasan yang disampaikan Pemkab terkait dasar hukum menurut kami masih belum cukup, dan penafsirannya kurang pas. Kalau ada tambahan penghasilan harusnya kan tidak hanya kepala desa tapi juga perangkatnya, apalagi ini sudah purna tugas,” pungkas legislator asal Dapil Lasem-Sluke.

Dirinya menambahkan uang sekitar Rp4,7 miliar yang akan dibagikan kepada 237 Kades yang purna tugas cukup besar jika dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lain.

Sementara itu Kepala Sub-Bagian Pemerintahan Desa Setda Rembang Gunari belum memberikan statemen resmi saat dihubungi reporter mataairradio.com pada Senin (5/8/2019) pagi.

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan