Diwajibkan Rapid Test, KPPS Sepi Peminat

Wednesday, 14 October 2020 | 17:19 WIB

Tes cepat Covid-19 terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pada Rabu (8/7/2020), di Puskesmas Kecamatan Pancur. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang memperpanjang pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setidaknya di 23 desa yang ada di empat kecamatan.

Pasalnya kuota yang harus dipenuhi oleh pendaftar KPPS di 23 desa tersebut belum terpenuhi. Dalam Satu Tempat Pemungutan suara (TPS) dibutuhkan tujuh orang KPPS dan dua petugas ketertiban.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Zaenal Abidin menjelaskan bahwa perpanjangan pendaftaran dimulai Selasa (14/10/2020) hingga Sabtu (18/10/2020)
mendatang.

Perpanjangan ini khusus untuk TPS yang memang kekurangan pendaftar dan pengumuman perpanjangan akan ditempel oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di balai desa setempat.

“Kalau TPS mana saja yang kurang masih kita rekap, yang jelas ada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Rembang ada di 12 desa, Pamotan ada di 4 desa, Lasem ada di 6 desa dan Kragan ada di satu desa,” ungkapnya.

Disinggung faktor penyebab sepinya peminat KPPS, Bidin memperkirakan bahwa ada aturan KPPS wajib melakukan rapid-test, sehingga kebanyakan calon KPPS tidak jadi mendaftar apalagi yang tinggal di kecamatan dengan kategori zona merah.

Faktor lain karena pembentukan KPPS hampir bersamaan dengan perekrutan Pengawas TPS (PTPS) maupun saksi calon dalam Pilkada sehingga banyak yang lebih berminat di PTPS maupun Saksi karena honor yang lebih banyak serta tanggungan pekerjaan yang lebih ringan.

Bidin menambahkan bahwa honor KPPS untuk ketua sebesar Rp400 ribu, sedangkan anggota sebesar Rp350 ribu. Untuk petugas ketertiban sebanyak Rp200 ribu.

Ketua PPK Lasem Shodikin menyatakan, penyebab PPS kesulitan mencari calon KPPS adalah aturan rapid-test, sehingga banyak yang mundur dan tidak jadi mendaftar, apalagi Lasem beberapa waktu terakhir masuk zona merah.

Dirinya menceritakan di Desa Soditan tidak ada yang mendaftar menjadi KPPS karena alasan rapid-test, padahal di desa tersebut dibutuhkan sebanyak 49 KPPS.

“Alasan rapid-test, warga yang mau daftar gak jadi. Takut katanya. Kalau masalah honor saya kira tidak begitu berpengaruh namun alasan utama rapid-test,” ungkapnya.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan