Dinas ESDM Rembang Sulit Tertibkan Penambangan Melanggar

Kamis, 10 Maret 2016 | 18:15 WIB
Kepala Seksi Pengolahan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rembang Sigit Dwi Saputro. (Foto: Pujianto)

Kepala Seksi Pengolahan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rembang Sigit Dwi Saputro. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang sulit menertibkan aktivitas penambangan melanggar aturan yang antara lain terjadi di wilayah Kecamatan Sale.

Dinas berdalih karena kewenangan mereka dipereteli oleh undang-undang.

Kepala Seksi Pengolahan Air Tanah pada Dinas ESDM Rembang Sigit Dwi Saputro mengatakan, sejatinya soal batas bawah penambangan, rata-rata penambang sudah patuh.

“PT Sinar Asia Fortuna (SAF) di wilayah Tahunan Kecamatan Sale misalnya, batas bawahnya justru lebih tinggi dari standar,” katanya.

Menurut Sigit, standar batas bawah yang diamankan untuk hidrostratigrafi adalah 225 meter di atas permukaan laut. Sementara PT SAF memasang patok batas atau bench mark pada 230 meter di atas permukaan laut.

“Kami ketahui itu dari laporan perusahaan dan tinjauan pengawasan kami di lapangan. Ada patok yang dipasang kok itu,” tandasnya.

Namun meski tidak melanggar batas bawah penambangan yang ditentukan, pihak Dinas ESDM mengakui ada banyak cara menambang yang tidak benar di lapangan.

Seperti penambangan yang dilakukan dengan kemiringan yang terlalu, sehingga menjadi menjurang terjal dan mengundang kerawanan.

Kasus tambang batu kapur yang longsor dan menimpa seorang warga Desa Tahunan hingga tewas, baru-baru ini, diakui menjadi pelajaran penting agar insiden tersebut tidak terulang.

“Kami sudah sering memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap para penambang agar tertib,” tegasnya.

Hanya saja, jika individu penambang membandel, maka pembinaan secara lebih tegas diperlukan.

Sayangnya, menurut Sigit, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikeluarkan per 2 Oktober 2014, kewenangan penindakan sudah ditarik ke provinsi, sehingga Dinas ESDM hampir pasti bubar.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Mineral pada Dinas ESDM Rembang Imam Teguh Susatyo menambahkan, pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan tidak adanya lagi inspektur atau pengawas tambang yang dikendalikan oleh pemerintah kabupaten.

“Kini, inspektur penambangan ditarik ke Pemerintah Pusat. Ditarik ke kementerian (ESDM),” katanya.

Di masa menjelang pembubaran Dinas ESDM di tingkat kabupaten, pihaknya hanya bisa menyisipkan pesan agar penambangan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketika para pengusaha berkumpul untuk sosialisasi tertentu.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan