Didemo Warga, Manajemen PRK Angkat Bicara

Jumat, 25 Agustus 2017 | 16:16 WIB

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke di lokasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada Rabu (23/8/2017) kemarin. (Foto: mataairradio.com)

 

SLUKE, mataairradio.com – Manajemen PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke di lokasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada Rabu (23/8/2017) kemarin.

Pada aksi unjuk rasa tersebut perusahaan dianggap melalukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Hartono warga Desa Sendangmulyo dari pekerjaan sebagai office boy atau bagian umum pada PT PRK. Massa yang mengaku solider berdemontrasi.

Warga memaksa untuk dapat masuk kedalam perusahaan, namun dihalangi petugas keamanan di pintu masuk pelabuhan. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan polisi. Mereka yang gagal bertemu dengan manajemen perusahaan akhirnya meninggalkan lokasi.

Perwakilan PT Pelabuhan Rembang Kencana Prahara Firdausi melalui keterangan pers yang diterima mataairradio.com membantah berencana melakukan PHK terhadap Hartono. Sebab, yang terjadi adalah, Hartono dimutasi dari PT PRK ke PT RBP yang masih satu grup.

“Fakta sebenarnya yang terjadi adalah dimutasi pekerjaannya dari PT PRK kepada PT RBP. Kepadanya (Hartono) juga sudah dikomunikasikan sebelumnya secara baik-baik. Kami sangat menyesalkan perilaku tersebut dengan cara memutarbalikkan fakta,” terang Firdausi.

PRK yang merupakan bentukan dari BUMD PT RBSJ dan PT Bangun Arta Kencana menyatakan bahwa Hartono sudah menerima nota dinas internal perusahaan dari direksi yang berlaku mulai 25 Agustus 2017, bahwa yang bersangkutan tidak diperpanjang kontrak di PRK.

“Namun langsung diperintahkan pada tanggal 25 Agustus 2017 untuk segera menghubungi Saudara Shodiq, penanggungjawab operasional tambang milik PT RBP di Tegaldowo. Ini bagian dari administrasi internal perusahaan. Ini adminidtrasi untuk mutasi kerja,” jelasnya.

Firdausi mengatakan, provokasi yang diduga dilakukan oleh Hartono melalui unjuk rasa dengan cara berencana menutup pelabuhan telah meresahkan para pemangku kepentingan yang dapat berdampak terhadap terganggunya kegiatan loading kapal di Dermaga 2.

“Kami menyayangkan adanya (provokasi) pelarangan aktivitas akibat terjadinya aksi tersebut, khususnya menyangkut pengiriman batu kapur dari Pelabuhan Rembang Terminal Sluke ke PLTU Tanjung Jati B Jepara, yang merupakan objek vital nasional,” papar Firdausi.

Pihak perusahaan pun mengecam tindakan vandalisme berupa corat-coret tembok, menutup pintu masuk ke Pelabuhan Dermaga 2 Terminal Sluke, dan menyebar fitnah dengan provokasi seolah-olah dipecat, karena merupakan perbuatan tak perpuji dan tak menyenangkan.

“Saat ini pihak perusahaan akan melakukan konsolidasi dan melakukan langkah-langkah secepatnya atas penyelesaian unjuk rasa terbut, termasuk bila perlu mengambil tindakan hukum yang diperlukan, dan kami mengharapkan kejadian tersebut tidak terulang,” katanya.

Sebelumnya, Hartono yang sudah bekerja selama dua tahun di PT PRK sebagai seorang Office Boy merasa secara tiba-tiba diputus kontrak kerja. Ia menganggap pemutusan kontrak kerja tersebut dilakukan secara sepihak. Ia lalu memilih berunjuk rasa bersama warga.

“Saya bekerja di PT PRK sudah 2 tahunan dengan gaji sekitar Rp1,3-Rp1,4 juta. Saat ini kontrak saya habis. Dan tidak diperpanjang tanpa alasan apapun tanpa salah apapun. Saya meminta kejelasa saja. Sebab ini pemutusan secara sepihak,” kata Hartono kepada wartawan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan