Dandung Ajukan Pensiun Dini, Keputusan di Tangan Bupati

Rabu, 28 Agustus 2013 | 16:17 WIB

kasus-korupsi
REMBANG, MataAirRadio.net – Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar tahun 2010 di Kabupaten Rembang Dandung Dwi Sucahyo ternyata sudah mengajukan pensiun dini dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Surat pengajuan pensiun dini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang itu, belum disetujui Bupati Rembang Mochammad Salim, setidaknya hingga Rabu (28/8) pagi.

Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Rembang Sidi Teguh Wibowo kepada MataAir Radio mengatakan, persetujuan atas pengajuan pensiun dini Dandung, memang berada di tangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati.

Menurutnya, selagi pejabat pembina kepegawaian menghendakinya, BKD akan menindaklanjuti. Namun, BKD akan terlebih dahulu melihat dokumen hukum yang sah, seperti surat keputusan persetujuan pemberhentian atau pensiun dini. Mengenai pejabat pengganti Dandung, BKD belum berancang-ancang mempersiapkan.

Pegawai yang mengajukan pensiun dini minimal harus berusia 50 tahun dan sudah bekerja selama sekurang-kurangnya 20 tahun. Jika dikaitkan dengan dua syarat mutlak tersebut, Dandung memang sudah memenuhinya.

Namun berdasarkan sumber yang dihimpun radio ini, PNS yang mengajukan pensiun dini juga disyaratkan tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin dari pimpinan.

Sidi Teguh Wibowo menambahkan, apabila pengajuan pensiun dini Dandung dikabulkan, maka dengan golongan ruang IV-C Dandung masih akan menerima pensiun pokok sebesar Rp1,7 juta, masih ditambah dengan sejumlah tunjangan yang besarnya lebih besar dari nilai pensiun pokoknya.

Terlepas dari pengajuan pensiun dini Dandung, Badan Kepegawaian Daerah Rembang kini sedang memproses empat pengajuan pensiun dini dari empat guru sekolah dasar.

Sementara itu, sampai dengan Rabu (28/8) siang, perburuan terhadap Dandung masih dilakukan aparat Kejaksaan Negeri Rembang. Aparat kepolisian pun membantu mencari buron tersangka korupsi yang merugikan negara lebih dari empat miliar rupiah tersebut.

Penasehat hukum tersangka sebelumnya menyatakan, kliennya akan datang kepada penyidik kejaksaan negeri setempat pada Senin 2 September mendatang. Komitmen itu sudah disampaikan penasehat hukum kepada kejaksaan pada Selasa (27/8) kemarin. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan