Cantrang Dilarang Beroperasi, TPI Tasikagung Lumpuh

Senin, 1 Januari 2018 | 17:36 WIB

Kapal berjaring cantrang resmi dilarang beroperasi per 1 Januari 2018. Sebanyak 300-an kapal cantrang milik nelayan di Kabupaten Rembang kini berlabuh di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kapal berjaring cantrang resmi dilarang beroperasi per 1 Januari 2018.

Sebanyak 300-an kapal cantrang milik nelayan di Kabupaten Rembang kini berlabuh di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung.

Aktivitas pelelangan ikan di TPI setempat pun terpantau lumpuh.

Kepala TPI 1 Tasikagung Tukimin menyebutkan, tinggal empat kapal yang belum bongkar hasil tangkapan.

“Rencana empat kapal ini baru akan bongkar pada Selasa (2/1/2018) pagi,” katanya kepada mataairradio.

Setelah itu, hampir semua nelayan cantrang akan berhenti melaut. Begitu pun dengan nelayan mini purseseine.

“Nelayan kapal mini juga libur melaut karena gelombang di lautan mencapai 3-4 meter,” katanya.

Ia juga menyebutkan, ribuan buruh bongkar praktis menganggur karena tiap kapal yang bongkar butuh tenaga 60-70 orang.

Rasno, salah seorang nelayan pemilik kapal cantrang di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang mengatakan, sudah sejak dua minggu yang lalu, kapalnya tidak melaut.

“PPP Tasikagung tak lagi memberikan surat izin penangkapan ikan yang diterbitkan pada Juni lalu atau habis 30 Desember kemarin,” katanya.

Ia masih berharap kepada Pemerintah untuk kembali memperpanjang masa relaksasi penggunaan cantrang yang telah berakhir 31 Desember 2017.

“Bila tidak diperpanjang, kami akan melakukan unjuk rasa,” katanya.

Sementara ini, nelayan cantrang berhenti melaut. Mereka tidak akan beralih menggunakan alat tangkap lain misalnya gillnet.

“Namun, jika sudah semakin terdesak kebutuhan hidup, kami akan nekat nyantrang lagi, meskipun melanggar aturan dan berurusan dengan hukum,” katanya.

Rasno yang merupakan Kepala Desa Pasarbanggi menyebutkan, di desanya ada 17 pemilik kapal cantrang.

Tiap kapal, seperti miliknya, diawaki oleh 18 orang.

“Kini, semua awak kapal ya menganggur. Begitu juga dengan buruh bongkar,” tegasnya.

Pihak Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang merencanakan aksi unjuk rasa menolak larangan cantrang pada 8 Januari 2018.

“Aksi akan dilanjutkan di halaman Istana Negara pada 17 dan 18 Januari mendatang,” ungkap Sekretaris Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Lestari Priyanto.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan