Camat Sebut Lembaga dan Masyarakat Sumber Ogah Dipimpin Sucipto

Kamis, 28 Desember 2017 | 18:10 WIB

Plt Camat Sumber Kamdani. (Foto: mataairradio.com)

 

SUMBER, mataairradio.com – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sumber Kamdani menyebut masyarakat dan lembaga di Desa Sumber sudah tak mau lagi bicara soal pemerintahan desa dengan Kades mereka Sucipto.

Mereka ingin agar Sucipto dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sumber. Hal itu setelah Sucipto diduga memalsukan tanda tangan Plt Camat Sumber untuk mencairkan sisa dana desa tahun 2017.

Menurut Kamdani, kondisi ini merepotkan. Kalau urusan pelayanan umum, bisa dikaver oleh Sekretaris Desa. Tetapi urusan pencairan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tetap perlu teken dari Kades.

“Kalau Siltap itu yang mencairkan bila tidak Kades ya Pj Kades yang ditetapkan dengan SK Bupati. Kalau pelayanan umum, Sekdes bisa melayani atas nama Kades,” terangnya.

Mengenai perkembangan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Plt Camat Sumber dan penyelewengan dana desa, Kamdani mengatakan, belum lama ini dirinya dipanggil oleh Komisi A DPRD Rembang.

Ia tidak sendirian karena bersama pihak BPD Sumber, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Dinpermades, Inspektorat, dan Polres Rembang. Dari pertemuan itu, terungkap bahwa Inspektorat masih mengaudit.

Komisi A, menurut Kamdani, meminta kepada Inspektorat agar merampungkan audit dana desa tahun 2014-2017 di Sumber, maksimal dalam delapan hari. Kamis (28/12/2017) ini adalah hari terakhir.

“Saya sudah dipanggil Komisi A soal kasus di Sumber itu. Dipanggil polisi untuk memberikan keterangan juga sudah. Tapi tindak lanjutnya mesti menunggu hasil audit dari Inspektorat,” terangnya.

Inspektur Kabupaten Rembang Fahruddin belum bisa dikonfirmasi mengenai kapan hasil audit selesai. Ia belum bisa ditemui. Nomor Ponselnya juga tidak aktif.

Kepala Unit III Satreskrim Polres Rembang Inspektur Satu Al Sutikna masih menanti hasil audit dana desa Sumber untuk memproses dugaan penyelewengan dana desa oleh Kades Sucipto.

“Hasil audit Inspektorat adalah dasar bagi kami untuk menentukan nilai kerugian negara. Penentuan kerugian negara atas dana desa tidak harus dari audit BPKP. Dari Inspektorat saja sudah cukup,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan