Bupati Rembang Pertanyakan Komitmen Gubernur Soal Perbatasan

Saturday, 9 April 2016 | 20:41 WIB
Penanganan jalan longsor di ruas Nganguk-Pentil Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori menyisakan ceceran lumpur dari sisa material proyek. (Foto:Pujianto)

Penanganan jalan longsor di ruas Nganguk-Pentil Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori menyisakan ceceran lumpur dari sisa material proyek. (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz mempertanyakan komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait prioritas pembangunan daerah perbatasan karena bantuan keuangan yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten ini dinilai minim.

Saat berbicara pada acara musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk tahun 2017, belum lama ini, Bupati menyebutkan bahwa kabupaten ini hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar dari provinsi pada tahun ini. Padahal daerah lain dibantu lebih besar.

“Daerah (perbatasan) lain seperti Blora, mendapat bantuan keuangan sebesar Rp80 miliar,” ujarnya.

Bahkan daerah lain yang tidak disebutkannya menerima Rp90 miliar hingga Rp120 miliar. Minimnya bantuan keuangan dari provinsi, menurutnya, mengindikasikan komitmen yang belum penuh.

Pada kesempatan Musrenbang Kabupaten Rembang itu, Bupati langsung menyampaikan permintaan kepada pihak Bappeda Jawa Tengah untuk melakukan perubahan prioritas pembangunan daerah perbatasan, tahun 2017.

Apalagi, menurutnya, Kabupaten Rembang butuh dana besar guna perbaikan infrastuktur.

Hafidz mengemukakan, pada saat Musrenbang Wilayah I Jawa Tengah di Blora, baru-baru ini, pihak pemerintah provinsi menyebut infrastruktur di Rembang masih tergolong baik, dibandingkan di Kabupaten Pati.

“Tetapi di lapangan, menurut kami, jalan berkondisi baik di Rembang, masih minim,” tandasnya.

Disebutkannya, kondisi jalan yang rusak di Rembang, dengan mudah dijumpai pada ruas antar-kecamatan maupun jalan poros kabupaten.

Bupati menyatakan, buruknya kondisi jalan, bisa berdampak pada tingkat kemiskinan karena akses perekonomian warga menjadi tidak lancar.

Pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2017, Pemkab Rembang akan mengalokasikan anggaran Rp42,3 miliar guna program pembangunan jalan dan jembatan, Rp19,5 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, serta Rp58,2 miliar untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sementara pada tahun ini, untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Rembang mengalokasikan anggaran total Rp120 miliar. Bupati menyebutkan, alokasi tersebut hanya akan membuat baik kondisi 60 persen jalan di kabupaten ini.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan