Bupati Perintahkan Pencairan Dana Desa Tetap 3 Tahap

Senin, 21 Maret 2016 | 18:44 WIB
Para kepala desa di Kabupaten Rembang ketika menghadiri rapat koordinasi dana desa di Pendapa Museum Kartini, Senin (21/3/2016) pagi. (Foto: mataairradio.com)

Para kepala desa di Kabupaten Rembang ketika menghadiri rapat koordinasi dana desa di Pendapa Museum Kartini, Senin (21/3/2016) pagi. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang memakai ketentuan lama mengenai pencairan dana desa, yaitu tiga tahap.

Padahal, Pemerintah Pusat telah menyosialisasikan pencairan hanya dua tahap.

Hal itu karena menurut Bupati, peraturan pemerintah yang mengatur teknis pencairan dana desa masih belum diubah.

Perubahan teknis pencairan dana desa menjadi hanya dua tahap masing-masing 60 persen dan 40 persen dari sebelumnya 40:40:20, disebutnya hanya disampaikan lewat forum sosialisasi.

“Jika (PP) ada perubahan, maka perubahannya juga lewat PP. Karena PP baru belum ada dan peraturan bupatinya juga belum ada, perlu disikapi agar tidak menjadi polemik,” tandasnya.

Jika pun menunggu PP baru untuk menjalankan dana desa, maka ia menilai hal itu akan merepotkan pihak kepala desa karena pembangunan akan menjadi terpengaruh.

Pada rapat koordinasi dengan para kepala desa di Pendapa Museum Kartini Rembang, Senin (21/3/2016) siang, Hafidz menyebutkan, dana desa dari Pemerintah Pusat yang ditransfer untuk 287 desa di kabupaten ini pada 2016 mencapai Rp178 miliar.

“Tahun 2015 hanya Rp79 miliar, tahun 2016 Rp179 miliar. Alokasi terbesar di Desa Pamotan dapat Rp761 juta. Terendah Desa Pantiharjo (Kecamatan Kaliori) hanya dapat Rp586 juta,” bebernya.

Sementara alokasi dana desa pada tahun ini pun naik dibandingkan dengan tahun lalu, dari Rp75 miliar menjadi Rp82 miliar.

“Yang paling besar Desa Tahunan (Kecamatan Sale) sampai Rp533 juta. Yang paling kecil, Desa Pantiharjo dapat Rp157 juta,” ungkapnya.

Adapun dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dialokasikan masih sama dengan tahun lalu, yaitu Rp6 miliar. Namun menurut Bupati, pemkab sebatas jadi lewatan.

Dengan nada bergurau, Hafidz menyandai para kepala desa yang hadir, karena pemkab hanya sebagai lewatan atau ibaratnya buruh, maka baiknya ada upah atas peran itu.

Namun Bupati menegaskan, pernyataannya itu hanya guyonan. Ia menekankan, pemkab tetap akan mengawasi dana desa.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin menambahkan, rapat koordinasi dengan para kepala desa itu penting lantaran ada sejumlah perubahan, termasuk soal teknis pencairan.

“Hasil koordinasi ini penting untuk melaksanakan dana desa pada tahun ini,” terangnya.

Ditegaskannya, rapat koordinasi diperlukan pula untuk meningkatkan kompetensi kepala desa dan memacu akuntabilitas pemerintah desa serta memberi informasi soal dana yang akan masuk ke desa pada tahun ini.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan