BLT Tidak Bisa Diambil, Dinsos Berikan Penjelasan

Monday, 8 June 2020 | 23:05 WIB
Ilustrasi. (Foto: https://serayunews.com/)

PAMOTAN, mataairradio.com – Khumaidah warga Desa pamotan Kecamatan Pamotan merasa kecewa karena tidak bisa mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemkab di Bank Perkreditan Rakyat (BPR BKK) pada Kamis (4/6/2020) kemarin.

Menurutnya pihak Bank tidak berani mencairkan karena disebabkan nama yang tertera di undangan adalah nama suaminya yang saat itu tidak bisa datang ke bank lantaran merantau.

Dirinya harus kembali dengan tangan kosong padahal saat berangkat ke bank sudah membawa kartu keluarga (KK) yang menyebutkan bahwa dia adalah istri dari nama yang tertera di surat undangan penerima BLT tersebut.

“Ya gak apa-apa, katanya Pak Kades Insya Allah bulan berikutnya bisa dicairkan, entah diganti namanya dengan nama saya atau bagaimana gitu,” ungkapnya.

Nasaton Rofiq Kabid Rehapsos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang memberi penjelasan terkait beberapa keluhan warga yang tidak bisa mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) Pemkab yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR BKK).

Memang sebelumnya kita sepakati aturan bahwa yang mengambil harus yang bersangkutan apalagi kita bekerja sama dengan pihak perbankan.

Dan yang harus tandatangan adalah pemilih nama dalam undangan tersebut karena untuk BLT Kabupaten dibuat sistem rekening. Uangnya tetap ada dalam rekening dan masih bisa diambil.

Namun demikian setelah adanya evaluasi dalam pencairan BLT tahap pertama, maka akan ada perubahan kebijakan. Bahwa untuk mencairkan BLT akan diperlonggar.

Yaitu dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang datang untuk mengambil BLT di BPR BKK setempat adalah benar-benar istri atau suami yang bersangkutan, selain itu ditambah dengan membawa kartu keluarga (KK) asli.

“Setelah kita evaluasi akan kita perlonggar, yaitu membawa surat keterangan dari Kades yang menerangkan bahwa dia adalah benar-benar istri atau suami nama yang bersangkutan,” ungkapnya.

Nasaton mengakui bahwa banyak persoalan terkait penyaluran bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai penyalur dan warga sebagai penerima tentu program ini akan berjalan sebagaimana mestinya.

penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor : MuKhammad Fadlil




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan