BLH Tawarkan IPAL Komunal Bagi Perajin Batik Tulis

Kamis, 22 November 2012 | 17:23 WIB

REMBANG – MataAirRadio.net, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menawarkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal bagi para perajin batik tulis di Kecamatan Lasem dan Pancur.

Menurut Kepala Bidang Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Solechan kepada reporter MataAir Radio, Kamis (22/11), dengan kepemilikan IPAL komunal bagi para perajin batik tulis, maka biaya untuk membuat IPAL bakal tidak terlalu tinggi.

Solechan menyebutkan, sementara ini sudah ada dua titik instalasi pengolahan air limbah komunal, yakni di kawasan Jolotundo dan Pancur. Pihaknya akan mengupayakan tambahan beberapa IPAL komunal lagi, agar tidak ada limbah produksi batik yang dibuang secara sembarangan ke sungai.

Dengarkan rekaman disini.

Solechan mengakui, kepemilikan IPAL oleh masing-masing perusahaan produksi sangat penting, sebab instalasi itu menjadi penyaring limbah agar tidak masuk ke laut atau sungai secara langsung dan mencemari lingkungan.

Pihaknya juga berjanji intensif memantau penggunaan IPAL yang sudah dibangun oleh perusahaan. Jangan sampai IPAL yang sudah ada justru dibiarkan alias tidak difungsikan.

Dengarkan rekaman disini.

Kepala Bidang Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Solechan menambahkan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan, pihaknya wajib melakukan pemantauan IPAL per enam bulan dan memantau kualitas air di sekitar perusahaan per tiga bulan.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mencatat, ada 55 perusahaan di kabupaten ini yang dipantau intensif kondisi instalasi pengolahan air limbahnya, satu di antaranya berskala nasional yakni PLTU Sluke. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan