Belasan Ribu Warga Menolak LHS, Bupati Surati Presiden

Wednesday, 30 August 2017 | 17:46 WIB

Surat penolakan penerapan lima hari sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Rembang ditandatangani oleh Bupati Abdul Hafidz dengan disaksikan oleh peserta aksi, terutama di hadapan para kiai sepuh dan Ketua Tanfiziah PCNU Lasem Salahudin dan PCNU Rembang Sunarto, di sela acara doa bersama dan aksi damai menolak kebijakan lima hari sekolah di depan Masjid Agung Rembang, kawasan alun-alun setempat, Rabu (30/8/2017). (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Belasan ribu warga yang didominasi Nahdliyin di Kabupaten Rembang menggelar doa bersama dan aksi damai menolak kebijakan lima hari sekolah (LHS) dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (30/8/2017) siang.

12.000-an orang terdiri atas warga Nadhlatul Ulama berikut badan otonomnya; Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, PMII, Pagar Nusa, dan IPNU-IPPNU, serta para guru dan siswa madrasah diniyah, juga guru dan siswa dari beberapa SMK di Kabupaten Rembang, turun ke jalan.

Mereka berjalan kaki dari kawasan Gedung NU Rembang di bilangan Jalan Pemuda 78 menuju Masjid Agung Rembang kawasan alun-alun setempat dengan membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah alias LHS.

Massa juga dipimpin oleh para kiai sepuh di daerah ini untuk berdoa bersama demi kemaslahatan Rembang. Beberapa orang pun bergantian berorasi menyatakan menolak kebijakan yang dianggap bakal memberangus keberadaan madrasah diniyah dan pesantren.

Imam Ishaludin, seorang pegiat pendidikan berasal dari Kecamatan Bulu menyatakan menolak kebijakan lima hari sekolah karena jika pada saatnya nanti diberlakukan secara massif akan mengebiri eksistensi Madin dan taman pelajar Alqur’an serta pesantren.

Sementara ini, ada tiga sekolah yang menerapkan LHS yakni SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Rembang serta SMA Negeri 1 Kragan. Umumnya, siswa di tiga sekolah tersebut masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.30. Mereka mengikuti pelajaran selama 8 jam.

“Sejak ada lima hari sekolah, madrasah jadi sepi,” ujar Rosidin, pegiat madrasah berasal dari Desa Narukan Kecamatan Kragan, menyambung orasi setelah Imam Islahudin di atas panggung yang berdiri di jalanan depan Masjid Agung Rembang, menghadap alun-alun.

Istiqamah, perwakilan dari Muslimat NU Rembang menilai, kebijakan lima hari sekolah tidak tepat. Selain bisa mematikan madrasah diniyah, lima hari sekolah bisa mengurangi jam anak buat mengaji. Terlebih, anak menjadi seperti terkerangkeng di sekolah.

Salahudin Fatawi, Ketua Tanfiziah PCNU Lasem mengecam penerapan lima hari sekolah. Ia pun menyesalkan sekolah di kabupaten ini yang memilih menerapkan lima hari sekolah. Meski SMA/SMK wewenang Provinsi, tetapi sekolah mestinya mengkaji dulu.

“Kami dari PCNU Rembang juga menolak LHS. Lima hari sekolah ‘merusak tanaman’ tinggalan para kiai karena memberangus Madin dan pesantren. Pemerintah telah membuldozer nilai di Madin, TPQ, dan pesantren,” sambung Sunarto, Ketua PCNU Rembang.

Majid Kamil, Ketua DPRD Kabupaten Rembang turut hadir dan memberikan orasi pada aksi tersebut. Ia menyatakan mewakili DPRD Kabupaten Rembang menolak kebijakan lima hari sekolah. Menurutnya, Madin dan TPQ jangan sampai rusak oleh LHS.

Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz yang hadir pula dengan didampingi Wakil Bupati Bayu Andriyanto menyatakan menolak lima hari sekolah. Bahkan, melalui surat resmi, pihak Pemkab Rembang akan menyurati Presiden dan Mendikbud soal LHS.

Surat penolakan penerapan lima hari sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Rembang itu bahkan ditandatangani dengan disaksikan oleh peserta aksi, terutama di hadapan para kiai sepuh dan Ketua Tanfiziah PCNU Lasem Salahudin dan PCNU Rembang Sunarto.

“Alasan kami menolak tidak ngawur, tapi dengan pertimbangan; jarak antara sekolah dengan tempat tinggal sebagian besar jauh sehingga terkendala transportasi kalau pulang sore, kondisi masyarakat Rembang umumnya menengah ke bawah.

(Dengan LHS) menjadi terbebani tambahan uang saku bagi anak, sehingga memberatkan. Program FDS (full day school) dapat menghancurkan dan mematikan sistem pendidikan salafi di pesantren, Madin, dan TPQ yang telah berkontribusi untuk bangsa,” katanya.

Mengenai tiga sekolah di Rembang yang sudah menerapkan LHS, Bupati berjanji untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah yang menurut rencana akan hadir di Rembang pada Ahad 10 September 2017 saat acara Rembang Bersalawat.

Wakil DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf meminta Bupati berani bertindak guna mengembalikan sekolah yang sudah terlanjur menerapkan lima hari sekolah menjadi enam hari sekolah, meskipun pihak sekolah beralasan LHS sebagai percobaan.

 

Penulis: Pujianto/Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan