Bawaslu Rembang Pantau Akun “Buzzer”

Selasa, 1 September 2020 | 17:03 WIB

Ilustrasi.

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Jelang tahapan pendaftaran calon untuk Pilkada Rembang, di media sosial mulai banyak akun baru berseliweran mempromosikan bakal calon.

Berbagai media sosial mulai digunakan baik itu Facebook, WhatsApp, Twitter dan juga yang lain.

Melihat kondisi tersebut Bawaslu Rembang memantau dan menyoroti aktivitas di media sosial, terlebih jika ada aktivitas “buzzer” yang memprovokasi warganet sehingga terjadi saling ejek dan memaki sehingga mengarah pada hal yang negatif.

Komisioner Bawaslu Dhofarul Muttaqin menjelaskan bahwa istilah “buzzer” sebenarnya tidak ada dalam kamus Bawaslu, namun yang dipantau adalah akun-akun dengan konten negatif terkait Pilkada.

Untuk hal ini pihaknya mengacu pada Perbawaslu Nomor 12, Tahun 2018 yang menyatakan pengawasan dilakukan terhadap akun-akun yang mempersoalkan Pancasila, menghina suku, agama, dan ras (Sara), kemudian akun yang menghasut, memfitnah, dan mengadu domba.

“Pemantauan tersebut terkait dengan kampanye saat Pilkada Mas, walau saat ini belum memasuki masa kampanye namun sudah banyak akun yang mempromosikan bakal calon,” ungkapnya.

Disinggung terkait adanya sanksi akun buzzer yang menyerang pribadi bakal calon, fitnah dan adu domba Muttaqin menjelaskan bahwa pihaknya akan meneliti akun yang dimaksud.

Jika akun tersebut diketahui dengan jelas pemiliknya maka pihak Bawaslu akan memanggil dan meminta klarifikasi.

Namun jika akun tersebut tidak bisa dilacak maka akan dilaporkan ke Bawaslu pusat kemudian disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk dilaporkan kepada server agar di “take down” akun tersebut.

“Kalau akun yang dimaksud jelas pemiliknya maka akan kita panggil Mas, namun kalau akun tidak jelas maka prosesnya lama, karena kita memang terbatas perangkatnya,” tegasnya.

Muttaqin menambahkan bahwa laporan pelanggaran di media sosial yang bisa dilaporkan ke Bawaslu hanya pada saat tahapan kampanye saja, diluar tahapan kampanye adalah ranahnya kepolisian.

Akan tetapi ada pengecualian yaitu media sosial milik pejabat, ASN dan juga Kades jika terbukti melakukan pelanggaran baik saat kampanye atau tidak maka akan segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mkuhamad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan