Arwani Anggap Wajar Keinginan Amandemen Kelima UUD 1945

Jumat, 18 November 2016 | 13:26 WIB
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Moh Arwani Thomafi. (Foto: mataairradio.com)

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Moh Arwani Thomafi. (Foto: mataairradio.com)

 

SEDAN, mataairradio.com – Amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu momentum dan suasana yang kondusif serta pembahasan yang cermat, kata Ketua Fraksi PPP MPR RI Moh Arwani Thomafi.

Di kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Pesantren Assunniyah Dukuh Waru Desa Sidorejo Kecamatan Sedan pada Kamis (17/11/2016) sore kemarin, Arwani mengatakan, momentum dan kondusifitas diperlukan agar proses amandemen berjalan secara baik.

“Menyikapi adanya aspirasi amandemen UUD NRI 1945, keinginan amandemen konstitusi adalah hal yang wajar karena adanya dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan,” katanya melalui siaran pers yang diterima mataairradio.com.

Keinginan untuk melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, sudah lama digulirkan. Keinginan ini muncul sejak 2005, khususnya sejak pimpinan dan anggota DPD RI mengajukan usulan amandemen terutama tehadap Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan DPD-RI.

Namun dalam perkembangannya pengajuan usul dari DPD RI tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya dukungan dari fraksi-fraksi lainya di MPR RI. Saat ini, katanya, keinginan amandemen kelima UUD NRI 1945 kembali muncul.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan dalam tata tertib persidangan di MPR RI, pembahasan amandemen membutuhkan waktu yang mencukupi dan kesepahaman semua komponen yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama fraksi-fraksi.

Dipaparkannya, berdasarkan ketentuan, setiap usul perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar bisa diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.

Selain itu, katanya, usulan perubahan terhadap suatu pasal dalam UUD NRI mesti jelas bagian yang akan diubah dan harus disertai alasan-alasanya.

“Dalam terdapat usulan perubahan, maka pada saat membahas materi yang akan diubah, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah anggota MPR,” paparnya.

Tidak hanya itu, setiap keputusan perubahan Undang-Undang Dasar, lanjut Arwani, harus melalui persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari keseluruhan anggota MPR-RI.

“Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa meski terbuka ruang untuk amandemen, tetapi mekanismenya ketat dan melalui tahapan yang panjang,” kata Ketua Fraksi PPP di MPR RI di hadapan para ulama, santri, dan tokoh masyarakat di Sedan.

Arwani justru berpendapat agar dipertimbangkan kemungkinan guna mengakomodasi usulan amandemen dalam pengaturan undang-undang organik yang merupakan perintah langsung dari ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

“Langkah ini mungkin lebih realistis, setidaknya untuk saat ini, ketimbang menguras energi bangsa. Sementara, tugas-tugas pembangunan ada di hadapan serta membutuhkan perhatian dan konsentrasi,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan