Anggaran Panwas Pilkada Berpeluang Ditambah

Jumat, 8 Mei 2015 | 16:04 WIB
Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto saat melakukan pengawasan tes tertulis calon anggota PPK di Pendapa Museum Kartini, Sabtu (2/5/2015) pagi. (Foto: Facebook Terkonfirmasi Totok Suparyanto)

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto saat melakukan pengawasan tes tertulis calon anggota PPK di Pendapa Museum Kartini, Sabtu (2/5/2015) pagi. (Foto: Facebook Terkonfirmasi Totok Suparyanto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Anggaran kepengawasan Pilkada 2015 untuk panitia pengawas (Panwas) yang semula hanya satu miliar rupiah, berpeluang ditambah.

Hal itu apabila sudah ada kesesuaian aturan antara Undang-Undang Pilkada dengan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Pilkada.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto mengatakan, Pemkab meminta waktu untuk berkoordinasi dengan Kemendagri terkait perbedaan masa kerja petugas pengawas lapangan (PPL).

“Undang-Undang Pilkada menyebut masa kerja PPL adalah enam bulan, tetapi Permendagri menyebut dua bulan,” terangnya.

Totok menegaskan, sepanjang regulasinya klop, Pemkab sanggup memberikan tambahan anggaran. Berapa besar tambahannya, akan disesuaikan dengan kebutuhan Panwas.

“Sembari menunggu hasil koordinasi tersebut, Panwas diminta mencairkan dana satu miliar rupiah yang sudah dianggarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Panwas menyebut Pilkada Rembang terancam cacat atau tercederai, jika kepengawasan tidak menyentuh hingga level TPS karena ketiadaan anggaran.

Dana satu miliar rupiah yang kini teranggarkan hanya cukup untuk membayar honor panitia pengawas di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Itu pun hanya untuk beberapa bulan saja. Padahal, kebutuhan anggaran untuk honor panwas, mulai level kabupaten hingga TPS, ditaksir tembus Rp2 miliar.

“Meski demikian, perintah Pemkab untuk mencairkan dulu anggaran satu miliar rupiah yang kadung diploting, akan kami tindaklanjuti,” tandasnya.

Totok menyebutkan, menurut itung-itungan dalam rencana anggaran biaya atau RAB, dana satu miliar itu akan digunakan untuk membayar honor panwas mulai dari kabupaten hingga lapangan atau desa, dan bimbingan teknis untuk tiga bulan ke depan.

“Selain itu juga untuk biaya rekrutmen panwascam. Sesaat lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, seperti diberitakan, versi Panwas, kebutuhan anggaran kepengawasan di Pilkada Rembang 2015 mencapai lima miliar rupiah.

Anggota Komisi A DPRD Rembang Gatot Paeran mengatakan masih terbuka peluang untuk menambah anggaran pengawasan Pilkada melalui APBD Perubahan.

Asalkan, rencana pemakaian anggaran itu jelas dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas Pilkada. Apalagi diakuinya, ada aturan baru di Pilkada kali ini.

Yang paling mencolok, memang adanya pengawas di masing-masing TPS karena yang demikian tidak ada di Pilkada periode sebelumnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan