Ada PLTU, Listrik Rembang Masih Sering Padam

Rabu, 26 Oktober 2016 | 17:02 WIB
Cerobong asap PLTU Sluke. (Foto: Pujianto)

Cerobong asap PLTU Sluke. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta kepada pihak PLTU Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan PT PLN (Persero) agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Bupati pada momentum peringatan ke-71 Hari Listrik Nasional. Hafidz pun meminta kepada kedua pihak ini agar lebih terbuka kepada masyarakat.

“Terbukanya kalau ada pemadaman dan kalau ada persoalan supaya petugas memberikan pelayanan prima, menyampaikan apa adanya, jangan sampai berbelit-belit,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa belakangan ini wilayah Kecamatan Sarang dan Kragan, hampir tiap hari ada pemadaman listrik. Padahal di Rembang, terdapat PLTU berkekuatan 2×320 Megawatt.

“(Ada yang mengadu) Ketika ada pemadaman, saat (PLN) dihubungi jarang ada yang mengangkat dan jika ada yang mengangkat dijawab ada perbaikan,” terangnya.

Menurut Bupati, kesan menghindari masalah semacam itu tidak perlu terjadi, jika sejak awal PLN memberitahukan kepada masyarakat jika akan ada pemadaman karena ada perbaikan.

“Kepada masyarakat, kami juga meminta keikhlasannya apabila ada pemotongan dahan, ranting, atau pohon yang mengganggu jaringan listrik,” tandasnya.

Bupati mengklaim, sejak tahun 2015 jaringan listrik PLN sudah masuk ke semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Rembang, tetapi beberapa rumah tangga ada yang masih belum bisa terhubung listrik karena berbagai persoalan.

“Saat ini, kami sedang mendata kebutuhan masyarakat akan daya listrik dengan daya dukung seperti trafo. Jangan sampai overkapasitas, agar tidak justru merugikan masyarakat sendiri,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan