Tokoh Agama Desak Penutupan 7 Karaoke Ilegal Kragan

Kamis, 10 Maret 2016 | 18:45 WIB
Sejumlah pemandu karaoke (PK) digaruk oleh petugas gabungan dalam razia bina kusuma di beberapa warung kopi, Selasa (23/2/2016) malam. Mereka berasal dari berbagai tempat warung kopi dan cafe yang berfasilitas karaoke di Rembang. (Foto: mataairradio.com)

Sejumlah pemandu karaoke (PK) digaruk oleh petugas gabungan dalam razia bina kusuma di beberapa warung kopi, Selasa (23/2/2016) malam. Mereka berasal dari berbagai tempat warung kopi dan cafe yang berfasilitas karaoke di Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 

KRAGAN, mataairradio.com – Tokoh agama dan pemuda di Kecamatan Kragan mendesak dilakukannya penutupan terhadap 7 kafe karaoke diduga ilegal di wilayah mereka.

7 kafe karaoke ditengarai tak berizin itu masing-masing 3 di Desa Tanjungan dan Kebloran serta 1 di Desa Sendangwaru.

Tuntutan tersebut terungkap dari musyawarah menyikapi maraknya kafe karaoke dan warung kopi “plus-plus” di Kantor Kecamatan Kragan, baru-baru ini.

Munaji, perwakilan tokoh agama yang hadir ingin agar kafe karaoke itu ditutup. Tokoh pemuda Tanjungan dan Kebloran pun satu suara.

Anggota Komisi D DPRD Rembang yang juga legislator dari Kecamatan Kragan Zaimul Umam bahkan mengaku sempat mendengar langsung dari Kepala Desa Tanjungan Siswanto yang menginginkan kafe karaoke yang tidak berizin ditutup.

“Intinya, saya setuju regulasi ditegakkan. Kalau tidak berizin, ya mesti ditertibkan. Berizin saja, kalau tidak sesuai ketentuan, juga mesti ditertibkan,” terangnya.

Berdasarkan penelusuran reporter mataairradio, selain diduga kuat tidak berizin, 7 kafe karaoke tersebut juga menyediakan minuman keras.

1 kafe karaoke di Desa Sendangwaru, bahkan menyimpang dari izin awal. Sedianya warung makan berfasilitas karaoke, tetapi justru menjadi kafe karaoke.

Umam menegaskan, kafe karaoke yang tidak berizin, sudah semestinya ditutup. Kalau pun mereka mau mengajukan izin, maka mesti ditunda dulu karena moratorium perizinan usaha kafe karaoke di Rembang.

Mengenai lokasi 7 kafe karaoke di wilayah Kecamatan Kragan yang sangat dekat dengan permukiman, bahkan di tengah-tengahnya, mestinya yang demikian perlu diatur tegas.

“Kami akan meminta masukan dari tokoh agama dan masyarakat soal kafe karaoke untuk revisi perda,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kafe karaoke di Rembang yang berizin sesuai catatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) hanya ada 8 titik dan tak termasuk yang ada di wilayah Kecamatan Kragan.

Rapat lintas Komisi DPRD dengan SKPD menyepakati adanya moratorium perizinan kafe karaoke.

Moratorium berlaku hingga ada peraturan terbaru sebagai revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

2015, pemasukan pendapatan ke kas daerah dari pajak hiburan seperti kafe karaoke sebesar Rp159 juta dan dianggap tidak sepadan dengan eksesnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan